Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti tegaskan akan mengambil tindakan tegas dalam penertiban Tempat Hiburan Malam (THM) Blue Night. Tiorita sikapnya itu saat memimpin rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus di Kantor Bupati Langkat, Senin 20 Juli 2026.
Tampak hadir dalam rapat tersebut, Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan dan Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda.
Hadir juga, perwakilan Kejaksaan Negeri Langkat, Yonif 8 Marinir, Kodim 0203/Langkat, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Plt Bupati mengatakan bahwa pemkab Langkat telah beberapa kali mencabut izin operasional THM Blue Night. Namun, masih beroperasi sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Sebagai langkah awal, Tiorita mengatakan akan melakukan penyegelan lokasi, sebelum berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
“Tahap pertama yang akan kita lakukan adalah penyegelan. Setelah itu, saya akan menghadap Bapak Gubernur Sumatera Utara untuk meminta arahan dan saran mengenai langkah-langkah selanjutnya yang harus ditempuh,” jelas Tiorita.
Plt menegaskan seluruh kebijakan yang diambil harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Segala tindakan yang kita buat harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan sampai bertentangan dengan aturan,” lanjut Tiorita.
Tiorita turut meminta untuk mengkaji kembali agar langkah yang akan diambil memiliki landasan hukum yang kuat.
“Jika masih ada kelemahan dalam syarat maupun dasar hukumnya, saya minta agar dikaji kembali sehingga keputusan yang diambil benar-benar memiliki landasan hukum yang kuat,” pintanya.
Dukungan Pihak Kepolisian
Sementara itu, Kapolres Langkat AKBP Hannry P.H. Tambunan menyatakan kesiapan pihaknya mendukung langkah yang akan dilakukan Pemkab Langkat.
“Kami mendukung sepenuhnya langkah Pemerintah Kabupaten Langkat dalam penertiban ini. Polres Langkat berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” tegasnya.
Begitu pun dengan Kapolres Binjai AKBP R. Bimo Moernanda. Pihaknya memastikan kesiapan mendukung langkah Pemkab Langkat sepanjang sesuai ketentuan hukum.
“Polres Binjai siap bersinergi dan memberikan dukungan dalam setiap pelaksanaan penertiban apabila dibutuhkan. Koordinasi antar instansi menjadi kunci agar seluruh proses berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.
Pemkab Langkat menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan THM Blue Night secara bertahap, tegas, dan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum.
Sinergi lintas instansi diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, menjaga kondusivitas daerah, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Langkat.
