Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Rahmad Rinaldi, mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperjuangkan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak banjir. Namun, ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat memperkuat langkah pencegahan dan mitigasi bencana, terutama di tengah potensi cuaca ekstrem di Sumatera Utara.
“Upaya tersebut tidak boleh berhenti sampai di situ. Pemkab Langkat harus melakukan langkah kolaboratif untuk mengatasinya,” ujar Rinaldi.
Menurutnya, upaya mengurangi risiko banjir perlu dilakukan melalui langkah konkret, antara lain normalisasi drainase yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi lumpur, pemetaan wilayah rawan banjir, serta penyediaan anggaran untuk kesiapsiagaan dan pencegahan bencana.
Ia juga mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi pekerjaan umum, kebencanaan, dan lingkungan hidup agar berperan aktif sesuai tugas dan kewenangannya.
Pemkab Langkat, lanjutnya, perlu memastikan tersedianya dukungan anggaran yang memadai untuk menjalankan program pencegahan dan mitigasi tersebut.
Di sisi lain, tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk pemulihan wilayah terdampak bencana pada 2026 perlu dimanfaatkan sesuai peruntukan dan dikawal pelaksanaannya. Penggunaan anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan infrastruktur dan pelayanan masyarakat terdampak secara tepat sasaran.
Pemulihan pascabencana tersebut perlu berjalan seiring dengan upaya pencegahan banjir melalui program dan alokasi anggaran yang sesuai dengan ketentuan.
Dua Pendekatan Penanganan
Dorongan itu disampaikan di tengah peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan mengenai potensi cuaca ekstrem berupa hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Sumatera Utara pada 23–25 Oktober 2026, termasuk Langkat.
Rinaldi menilai, upaya tersebut perlu ditempuh melalui dua pendekatan, yakni teknis dan politis. Dari sisi teknis, Pemkab Langkat perlu melakukan kajian terhadap potensi dan penyebab banjir sebagai dasar penyusunan program pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan daerah.
Sementara dari sisi koordinasi politik dan kelembagaan, ia mendorong pertemuan lintas sektor yang melibatkan anggota DPR RI dari daerah pemilihan yang mencakup Langkat, DPRD Sumatera Utara, DPRD Langkat, kementerian terkait, dinas provinsi, serta perangkat daerah yang membidangi infrastruktur dan kebencanaan.
Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan rumusan langkah terpadu, termasuk pembagian peran, dukungan pendanaan, dan penetapan program prioritas sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Rinaldi berharap, kolaborasi lintas pemerintahan dapat memperkuat kesiapsiagaan Kabupaten Langkat.
Dengan demikian, penanganan banjir tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan sosial dan pemulihan pascabencana. Tetapi juga mencakup langkah pencegahan untuk mengurangi risiko serta melindungi masyarakat.
