Aliansi Mahasiswa Langkat Perubahan menggelar unjuk rasa di Mapolres Langkat, Jumat 9 Oktober 2026 siang. Dalam aksi itu, mereka menyoroti kinerja Kapolres Langkat AKBP Hannry PH Tambunan, khususnya terkait penegakan hukum dan keamanan.
Mahasiswa menilai, selama 86 hari menjabat sebagai Kapolres Langkat. Hannry belum membawa perubahan yang signifikan. Untuk itu massa mendesak adanya hasil kerja nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar pencitraan.
“Jangan hanya pencitraan, tetapi harus ada hasil kerja nyata yang bisa dirasakan masyarakat. Pergantian Kapolres seharusnya membawa perubahan yang signifikan, bukan sekadar pergantian pejabat tanpa perbaikan yang jelas,” ketus Marzan dan Dicky dalam orasinya.
Menurut Marzan, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat masih memerlukan penanganan serius.
Diantaranya dugaan peredaran narkoba, aktivitas galian C ilegal serta dugaan pelanggaran dalam distribusi dan pengangkutan crude palm oil (CPO).
Mereka juga menyoroti aktivitas tempat hiburan malam (THM), serta hotel-hotel yang diduga berkaitan dengan tindak pidana umum.
Jangan Hanya Formalitas
Persoalan tersebut, semestinya dijawab dan dibuktikan dengan langkah penegakan hukum yang terukur, transparan dan berkelanjutan. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana upaya kepolisian dalam menangani berbagai hal itu.
“Bagaimana jika hari ini, mahasiswa dan masyarakat menganggap pergantian Kapolres hanya sebuah formalitas, bukan perbaikan yang nyata.
Ini tentu menjadi pertanyaan serius yang harus dijawab melalui kinerja dan tindakan konkret,” tegas mereka.
Massa aksi juga menegaskan, keberhasilan pimpinan kepolisian tidak cukup diukur dari kegiatan seremonial, publikasi, maupun pernyataan komitmen. Tapi diperlukan hasil kerja yang dapat dievaluasi secara objektif.
Mulai dari pengungkapan kasus, penindakan terhadap jaringan kejahatan, hingga peningkatan rasa aman di tengah masyarakat.
Soroti Praktik Ilegal
Mahasiswa menilai dugaan peredaran narkoba, juga menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
Masyarakat berharap, aparat tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap jaringan pemasok dan pihak-pihak lain yang terlibat.
Kemudian, dugaan aktivitas galian C ilegal, persoalan distribusi CPO, serta pengawasan terhadap THM dan hotel-hotel yang diduga berkaitan dengan tindak pidana umum juga diminta menjadi perhatian aparat penegak hukum.
Massa aksi mendorong, agar setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Mereka juga meminta agar penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Minta Kapoldasu Lakukan Evaluasi
Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sony Irawan diharapkan mengevaluasi kinerja Kapolres Langkat. Termasuk menelaah berbagai kritik dan aspirasi yang disampaikan mahasiswa serta masyarakat.
“Besar harapan kami agar persoalan ini menjadi atensi Kapolda Sumatera Utara yang baru. Kami berharap, ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Polres Langkat.
Sehingga, masyarakat dapat melihat perubahan yang nyata dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan,” tegas Marzan.
Kritik yang disampaikan tersebut, merupakan bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum dan situasi keamanan di Kabupaten Langkat.
Evaluasi diharapkan menjadi masukan bagi institusi kepolisian untuk meningkatkan kinerja, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara serius.
