27 September 2023
________________
Ratusan guru honorer guna desak PJ Bupati Langkat, Faisal Hasrimy untuk segera laksanakan keputusan PTUN Nomor :30/G/2024/PTUN.MDN terkait perkara kecurangan seleksi PPPK guru tahun 2023.
Permintaan itu paska gugatan mereka di PTUN dikabulkan. Hal ini mengartikan Pemkab Langkat selaku tergugat alami kekalahan.
Ratusan guru honorer Langkat peserta seleksi PPPK tahun 2023 menyampaikan permintaannya dengan mendatangi kantor Bupati Langkat.
Febri Wahyu Suganda, Perwakilan Guru Aliansi Peserta PPPK, mengatakan kedatangannya bersama ratusan guru guna meminta Pj segera laksanakan putusan PTUN Medan.
“Kami minta PJ Bupati Langkat segera laksanakan putusan PTUN,” jelas Suganda.
Para guru juga meminta Pj Bupati Langkat untuk menyetop dugaan kriminalisasi terhadap guru
“Kami juga meminta Pj Bupati untuk menyetop kriminalisasi terhadap guru-guru,” ujar Suganda.
Namun aksi para guru ini pun sempat tertunda dikarenakan adanya kumpulan para guru yang dinyatakan lulus pada pengumuman seleksi PPPK Langkat 2023.
Para Guru korban kecurangan seleksi PPPK Langkat 2023, berkumpul di Mesjid Syuhada, mendapatkan pengarahan dari 2 orang aparat kepolisian guna menghindari benturan.
Kedua petugas Satintelkam Polres itu mengatakan akan mengkondisikan terlebih dahulu kelompok guru yang berkumpul di tribun alun-alun T. Amir Hamzah.
Aparat Kepolisian Bubarkan Aksi Guru Tandingan
Diperkirakan sekitar ratusan guru lulusan PPPK tahun 2023 dan bersengketa di PTUN. Mereka tampak berkumpul di Tribun Alun-alun T. Amir Hamzah Stabat.
Mereka berkumpul diduga hendak menandingi aksi para guru korban kecurangan seleksi PPPK Langkat 2023.
Hal ini dinyatakan oleh salah satu guru yang berorasi, Ia mengatakan akan menghadapi aksi guru honorer lainnya.
Meski hakim PTUN telah menyatakan membatalkan pengumuman hasil seleksi PPPK Langkat 2023 khusu guru. Ditambah Ombudsman RI jauh-jauh hari menyatakan seleksi PPPK Langkat telah terjadi Maladministrasi. Namun ironisnya, para guru terlihat mengabaikan hal tersebut, dan menganggap para guru honorer korban seleksi PPPK Langkat merupakan musuh yang harus dilawan.
Tampak pula mereka membentangkan spanduk “Pak Saiful Abdi dan Pak Eka Depari Adalah Putra Terbaik Langkat, Tolong Jangan Korbankan Mereka”. Dan memuat foto keduanya.
Pak Siful Abdi yang dimaksud adalah Kepala Dinas Pendidikan Langkat, dan Pak Eka Depari adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah. Keduanya merupakan tersangka perkara dugaan Suap (Tidak Pidana Korupsi) pada seleksi PPPK Langkat.
Tidak Memiliki Izin
Dan diketahui, aksi mereka ternyata tidak memiliki izin pemberitahuan pengamanan guna menyampaikan pendapat di depan umum kepada Polres Langkat.
Salah satu guru berorasi, “Jangan coba-coba mereka mendesak membatalkan SK yang sudah kita terima, kita siap hadapi dan siap menghalangi. Saat ini kita sudah bagian dari ASN Pemkab Langkat dan harus melawan mereka,” Dedi, salah seorang guru.
Setelah berorasi tampak para guru itu bergerak menuju akses jalan menuju kantor Bupati Langkat dan Gedung DPRD Langkat.
Setiba di depan gedung DPRD Langkat, mereka berorasi dengan menggunakan pengeras suara yang berujung dibubarkan personil Polres Langkat.
“Jika Bapak, Ibu mau berorasi menyampaikan mendapat, silahkan sebelumnya memberitahukan ke Polres, sehingga bisa diketahui dan diberikan pengamanan.”
“Sekarang silahkan kita bubar,” kata Kabag Ops Polres Langkat Kompol Abdul Rahman dihadapan masa aksi tandingan. Massapun akhirnya membubarkan diri.