Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Sumatera Utara, Kamis, 2 Juli 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa tujuh orang tersebut terdiri atas seorang penyelenggara negara. Lalu seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Langkat, serta lima orang dari pihak swasta.
“Bahwa dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim penyelidik mengamankan sejumlah tujuh orang. Satu orang merupakan penyelenggara negara, satu orang merupakan ASN di Kabupaten Langkat, dan lima orang lainnya merupakan pihak swasta,” kata Budi kepada wartawan, mengutip RMol Jumat siang, 3 Juli 2026.
Budi mengungkapkan, ketujuh orang tersebut diamankan di tiga lokasi berbeda, yakni Kabupaten Langkat, Kota Binjai, dan Kota Medan.
“Dari tujuh orang yang diamankan tersebut, salah satunya adalah Bupati,” ujarnya.
Namun saat ini, pihaknya komisi anti rasuah di Indonesia itu, belum menyebut nama-nam ketujuh orang tersebut.
Usai menjalani pemeriksaan awal di Polrestabes Medan. KPK akan membawa Bupati Langkat dijadwalkan dke Gedung Merah Putih di Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Dugaan Perkara
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Binjai, Kamis, 2 Juli 2026.
Penangkapan dilakukan terhadap mantan anggota DPRD Sumut berinisial SH, terkait fee proyek di perusahaan perkebunan.
Selain itu, seorang rekanan berinisial YAM asal Kota Stabat, Langkat, disebut-sebut turut terseret dalam kasus ini.
“Infonya terkait fee proyek pembangunan prasarana dan perumahan karyawan salah satu perusahaan perkebunan di Langkat. YAM merupakan rekanan pemenang proyek senilai Rp20 miliar lebih. Nama perusahaannya PT CKM,” beber narasumber sembari meminta hak tolaknya.
Selanjutnya, SH menjadi perantara antara pihak perkebunan dengan salah seorang kepala daerah. Ia berperan untuk melobi pihak perkebunan dan memenangkan proyek tersebut, tambah sumber.
Pihak PT CKM sendiri, disebut-sebut sebagai ‘anak main’ oknum kepala daerah. YAM berperan sebagai pelaksana
pembangunan sarana dan perumahan karyawan perkebunan.
“Bukan hanya proyek di perkebunan tersebut, YAM juga disebut-sebut banyak mengerjakan proyek di Pemkab Langkat. Untuk di Disdik Langkat, YAM tercatat mengerjakan lebih dari 60 paket proyek pada TA 2025 kemarin. Infonya, ada oknum kepala daerah juga yang dibawa ke Jakarta,” lanjut narasumber.
