Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad, dengan total nilai kontrak mencapai Rp14,69 miliar.
Dalam siaran pers, Senin 9 November 2026, ICW mengungkapkan perusahaan tersebut menerima delapan paket pengadaan. Lima paket dari Kemendikbudristek pada 2024 dan tiga dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026.
Kemendikbudristek mengontrak lima paket senilai sekitar Rp3,9 miliar untuk penayangan konten di YouTube, Instagram, dan TikTok serta kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
Sementara KKP mengalokasikan tiga paket senilai Rp10,8 miliar untuk jasa influencer, pembangunan BINS, dan publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Natuna.
ICW menilai pengadaan tersebut bermasalah karena tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran. Sementara manfaat dan dampaknya belum terukur secara transparan. Padahal, kedua kementerian telah memiliki perangkat kehumasan sendiri.
ICW juga menyoroti spesifikasi pengadaan yang dinilai mengarah pada akun dan kanal milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina.
Selain itu, kewajaran harga dipertanyakan karena tiga paket KKP masing-masing bernilai sekitar Rp3,6 miliar.
Persoalan lain adalah potensi konflik kepentingan. Raffi Ahmad, yang menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni sejak 22 Oktober 2024.
Diketahui memiliki saham dan menjabat sebagai komisaris PT Rans Animasi Indonesia. Setelah pelantikannya, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan tersebut.
ICW turut mempertanyakan keterkaitan pengadaan dengan tugas dan fungsi serta target strategis kementerian.
Atas temuan itu, ICW mendesak kedua kementerian membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, termasuk KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, dan laporan pekerjaan.
ICW juga meminta BPKP dan Inspektorat Jenderal melakukan audit serta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer, terutama terkait kewajaran harga dan persaingan usaha.
Selain itu, ICW meminta Presiden untuk menghentikan pengadaan influencer yang tidak berkaitan dengan sasaran strategis kementerian.
Selain itu, meminta untuk mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.
ICW juga meminta Raffi Ahmad transparan mengenai kepemilikan perusahaan dan menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
