Satu – persatu permasalahan di PT Kasmo Prawono Utama (KPU) mulai terkuak. Mulai dari pencemaran lingkungan, pekerja tak mengunakan APD dan diduga tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kini, terkuak pula perkara Tenaga kerja asing (TKA) serta dugaan manipulasi perizinan perusahaan pengolah kayu itu.
PT KPU mendatangkan warga negara Filipina berinisial MPC sebagai teknik enginering. Namun kini, dikabarkan telah lama tak lagi berada di lokasi.
Dari informasi yang diperoleh, semestinya, MPC menetap di Dusun Bukit Suka Nomor 10, Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Lokasi beroperasinya perusahaan pengolah kayu, PT KPU.
Darmansyah HSB, humas perusahaan ini bungkam. Ia mengabaikan konfirmasi yang dilakukan awak media melalui pesan WhatsApp, guna pemberitaan yang berimbang, Kamis, 3 Juli 2025.
Tidak hanya perkara TKA yang tak jelas di mana rimbanya, perusahaan ini juga diduga memanipulasi perizinan usahanya. Karena, jumlah mesin produksi yang tertera di dokumen tersebut tak sesuai dengan di lokasi pabrik.
Rugikan Negara
Hal ini diduga menyebabkan kerugian negara yang cukup besar. Karena, ada kewajiban pengusaha untuk mebayar iuran ke pihak kepabeanan, sesuai dengan jumlah mesin produksi di dokumen perizinan.
Diinformasikan sebelumnya, pekerja di perusahaan ini tak satupun yang menggunakan alat pelindung diri (APD). Pencari nafkah di sana, juga dikabarkan tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Selain soal limbah, korporasi pengolahan kayu ini juga terkesan acuh denga hak-hak pekerjanya. Tanpa APD, mereka berhadapan lansung dengan gergaji selendang (Bandsaw) yang setiap saat bisa patah.
“Mana ada kami di sini dikasih alat pelindung. Mungkin bekingnya kuat, makanya seperti ini. Tapi kami juga butuh nafkah, makanya tetap dilakoni,” kata salah seorang pekerja, Selasa 1 Juli 2025 sembari meminta hak tolaknya.
Tak hanya itu, para pekerja kasar di sana juga tidak mengantongi BPJS Ketenagakerjaan. Diamana, pihak perusahaan semestinya memfasilitasi pekerjanya dengan program jaminan sosial tersebut.
Darmansyah, humas PT KPU belum memberi tanggapan terkait hal ini. Namun sebelumnya ia mengatakan kalau perusahan tersebut tidak menghasilkan limbah. Residu produksi kayu di sana, dikatakannya steril dan layak dibuang ke saluran air di pemukiman warga.
Humas Berkelit
“Gak ada limbah, itu air dari proses produksi. Kami rutin melakukan pengujian dan punya kolam-kolam penampungan. Kapan rupanya abg ke pabrik, jangan Cuma dengar cakap dar orang lain. Ngopilah kita bg, biar enak kita diskusi,” ketus Darmansyah terkesan berkelit dan arogan.
Ucapan Darmansyah ini terkesan kontradiktif. Ia mengatakan tidak ada limbah. Namun di sisi lain, ia menerangkan bahwa, pihaknya kerap melakukan pengujian dan punya beberapa kolam limbah.
Sementara DS, oknum DPRD Langkat yang disebut-sebut sebagai beking di sana enggan berkomentar terkait hak pekerja di sana. Ia melemparak hal ini ke rekannya sesama Komisi A.
Ancaman Pidana
“Saya lg fokus fitnah ni silahkan kan kordinasi ke pak aga. Kerna masyarakat awalnya ngadu ke beliau. Dan ke ketua komisi ya bg. Tgl 9 mungkin kita rdpkan fitnah tersebut bersama kepolisian. Sibuk sya ngurusnya akhirnya kenak fitnah,” kata DS via pesan WhatsAppnya, tanpa menerangka hasil sidak beberapa wkatu lalu.
Sejatinya, terdapat sanksi pidana bagi perusahaan yang mencemari lingkungan. Seperti yang tertaung Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Dimana, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3 Miliar dan paling banyak Rp10 Miliar.
Sementara, pada Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
Pada Pasal 55 UU Nomor 14 Tahun 2011 tentang BPJS menegaskan tentang sanksi pidana. Dimana, pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, atau pidana denda paling banyak Rp1 Miliar.
