BERITA  

Pentingnya Peningkatan Pengelolaan Sampah Berbasis BLUD

Pengelolaan Sampah Yang Menjadi Permasalahan Daerah.
Iklan Pemilu

Kamis, 5 Desember 2024

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengelolaan sampah nasional. Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

(Plh.) Direktur Direktorat BUMN, BLUD dan Barang Milik Daerah Ditjen Keuda Kemendagri, Budi Ernawan, menyebutkan sejatinya penerapan BLUD agar Pemerintah Daerah memberikan layanan umum lebih efektif dan efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, Kamis, 5 Desember 2024.

“Untui itu perlu memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah,” sebut Budi.

Budi mengatakan, bahwa keberhasilan pengelolaan sampah ditentukan oleh beberapa faktor.

Pertama sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai termasuk digitalisasi dan teknologi.

Kedua, sumber daya manusia (SDM) pengelola sampah yang kapabel baik dari sisi kuantitatif maupun kompetensi. Ketiga, pendanaan yang optimal.

Kemudian, keempat, sistem reward and punishment yang efektif. Serta kelima, pemberdayaan, pembudayaan dan peran aktif masyarakat.

Baca Juga  Gerindra Respon Keluhan Petani, Demi Percepatan Swasembada Pangan di Langkat

Penerapan Manajemen Adaptif dan Fleksibel

Lebih lanjut Budi juga menyampaikan bahwa untuk mengatur, mengelola dan mengembangkan secara optimal faktor-faktor tersebut diperlukan sistem atau kelembagaan dengan manajemen yang profesional, adaptif dan fleksibel sesuai kebutuhan.

“Oleh karena itulah, sistem BLUD dapat dimaknai sebagai strategi kebijakan yang efektif dalam rangka meningkatkan pelayanan, produktivitas, efisiensi dan efektivitas, karena diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan maupun beberapa faktor non keuangan lainnya,” katanya.

Budi menegaskan, momentum ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, terutama bagi para SKPD atau unit kerja yang berkaitan langsung dengan pembinaan maupun penyelenggaraan teknis operasional pelayanan publik.

Termasuk mencarikan solusi terhadap permasalahan dan kendala pada saat ini sehingga menjadi fleksibel, inovatif, transparan dengan tetap mengedepankan akuntabilitas.

Ia pun berharap manajemen BLUD dapat bertransformasi, agar mampu menjalankan layanan yang berkualitas dan berkelanjutan (sustainable).

Pelaksanaannya dengan menerapkan prinsip efisiensi, nilainya sesuai, pemberdayaan sumber daya manusia yang profesional unggul, inovasi, kreativitas dan berjiwa kewirausahaan.

“Sejalan dengan itu, terutama pemahaman secara teknis melalui pendampingan, asistensi, maupun sosialisasi berbagai pedoman pengelolaan BLUD. Kemudian memperbaiki tata kelola keuangan guna meningkatkan pelayanan terbaik, sehingga mampu bersaing dan semakin kompetitif,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *