Bantuan untuk korban banjir di Kelurahan Pekan Besitang menuai polemik. Warga menilai penyalurannya tidak transparan dan diduga hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Warga korban banjir Lingkungan 3 dan 4 Pekan Besitang, Besitang, Langkat layangkan memprotes kepada Lurah terkait penyaluran bantuan bagi korban banjir.
Mereka menduga adanya permainan data dalam penyaluran bantuan jaminan hidup, sehingga bantuan dinilai tidak tepat sasaran.
Warga menyebut bantuan justru diterima oleh pihak-pihak yang dianggap dekat dengan perangkat kelurahan. Sementara masih banyak warga terdampak banjir yang belum terdata sebagai penerima.
“Yang dapat bantuan itu yang dekat dengan perangkat lurah. Banyak juga warga yang terdampak, tapi tidak masuk data. Itu yang kami pertanyakan,” ujar salah seorang warga, Senin 30 Maret 2026.
Warga berharap pemerintah segera melakukan pendataan ulang masyarakat yang belum terakomodasi. Selain itu meminta mencairkan bantuan bagi warga yang sudah terdata.
Selain itu, warga juga menilai pihak kelurahan terkesan memilih-milih dalam menentukan penerima bantuan. Padahal bantuan tersebut merupakan bantuan jaminan hidup bagi korban bencana.
Sebagian warga mengaku telah memperbaiki rumah mereka yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Warga mengaku perbaikan mengunakan biaya sendiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah.
Adapun bantuan jaminan hidup yang dimaksud berkisar Rp15 ribu per hari per orang yang dihitung selama tiga hingga empat bulan.
Secara keseluruhan, satu kepala keluarga diperkirakan menerima bantuan sekitar Rp8 juta hingga Rp18 juta.
Sementara itu, Lurah Pekan Besitang, Sabariah, menyampaikan bahwa terdapat sekitar 90 nama yang telah didata sebagai calon penerima bantuan.
Namun, ia belum dapat memastikan apakah seluruhnya akan menerima bantuan tersebut.
“Ada 90 nama, tapi kalau ada yang tidak keluar. Kami tidak tahu apakah akan ada susulan atau tidak,” ujarnya di hadapan warga.
