BERITA  

Bupati Langkat Soroti Inklusi Keuangan Disabilitas di Forum Nasional OJK

Bupati Langkat H Syah Afandin Paparkan Program unggulan “No One Gets Left Behind: Peduli Disabilitas” dalam Zoom Meeting Virtual Assessment TPAKD Award Tingkat Nasional 2025 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu, 11 Juni 2025, dari Ruang Langkat Command Centre (LCC), Kantor Bupati Langkat
Iklan Pemilu

Bupati Langkat H Syah Afandin menunjukkan komitmen nyata dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan masyarakat.

Syah Afandin memaparkan program unggulan “No One Gets Left Behind: Peduli Disabilitas.” Pada Zoom Meeting Virtual Assessment TPAKD Award Tingkat Nasional 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengelarnya pada, Rabu, 11 Juni 2025, dari Ruang Langkat Command Centre (LCC), Kantor Bupati Langkat.

Turut mendampingi Bupati, Sekda Langkat H. Amril, S.Sos, M.AP, jajaran kepala OPD terkait, Kabag Perekonomian dan SDA Indri Nugraheni, serta perwakilan OJK Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, Forum ini merupakan ajang penilaian nasional terhadap kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dari seluruh Indonesia.

Dengan mengusung tema: “Komitmen, Kolaborasi, dan Keberlanjutan.”

Terlebih lagi dalam presentasinya, Bupati Afandin menegaskan seluruh program TPAKD Langkat selaras dengan tagline daerah.

Yakni “Bersatu Sekata, Berpadu Berjaya” yang diwujudkan melalui empat pilar aksi nyata.

“TPAKD Langkat berkomitmen menjadi motor penggerak inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat. Kami hadir dengan empat pilar: Bersatu membangun akar, Sekata dalam layanan, Berpadu untuk tangguh, dan Berjaya dengan budaya,” ujar Afandin.

Baca Juga  Hasil Akhir, Ini Nama Calon Komisaris dan Direksi Langkat Setia Negeri

Salah satu inovasi yang menjadi sorotan nasional adalah program “No One Gets Left Behind.”

Pemkab Langkat merancang program tersebut guna menyasar penyandang disabilitas dan pelaku UMKM.

Di sisi lain, melalui program ini, Pemkab Langkat memberikan edukasi literasi keuangan.

Serta sekaligus mempertemukan penyandang disabilitas dengan lembaga keuangan formal melalui kegiatan business matching.

Sebanyak 50 pelaku UMKM, termasuk penyandang disabilitas binaan Dinas Sosial Langkat, berhasil memperoleh akses pembiayaan usaha.

“Kami ingin pastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal dari pembangunan, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” tambah Afandin.

Langkah ini mempertegas bahwa Pemkab Langkat tidak hanya menyusun program di atas kertas, tetapi aktif merealisasikannya langsung di lapangan.

Dengan pendekatan inklusif ini. TPAKD Langkat berharap dapat membangun sistem keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Serta mendorong pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *