Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, mengingatkan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat agar menghentikan segala praktik yang berpotensi mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Tiorita menyatakannya saat memimpin Rapat Koordinasi Pemerintahan di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Rabu, 22 Juli 2026
Dalam arahannya, Tiorita mengingatkan
seluruh perangkat daerah tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menghadirkan aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya tidak ingin ada lagi praktik-praktik yang mencederai kepercayaan masyarakat. Mari membangun sistem pemerintahan yang bersih, melayani, profesional, dan berintegritas,” tegasnya.
Tiorita berharap seluruh kepala perangkat daerah menjadi teladan dalam menjaga integritas dan disiplin. Ia juga meminta untuk meningkatkan etos kerja, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Rapat tersebut juga membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya penyusunan RKPD dan APBD Tahun Anggaran 2027 dan perubahan RKPD Tahun 2026.
Kemudian pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Bencana dan pengadaan lahan untuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak banjir.
Dilanjutkan dengan evaluasi capaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Tiorita meminta seluruh OPD memastikan setiap program dan kegiatan selaras dengan RPJMD Kabupaten Langkat, sekaligus mendukung prioritas pembangunan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah daerah.
Ia menegaskan pentingnya percepatan pencapaian delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Langkat. Menurutnya, perangkat daerah harus segera memperbaiki indikator yang masih tertinggal dibandingkan capaian provinsi, nasional, maupun daerah lain.
Tak hanya itu, Plt. Bupati meminta percepatan realisasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
“Tingkatkan capaian IKU, percepat realisasi PHTC, dan pastikan pengelolaan Dana TKD Tambahan Bencana serta pembangunan hunian tetap berjalan profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai aturan,” ujarnya.
