Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat resmi membuka seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tahun 2025. Seleksi diumumkan melalui Pengumuman Nomor 01/PANSEL-LANGKAT/2025, Kamis 18 September 2025.
Pemkab Langkat membuka lowongan untuk dua jabatan Kepala Dinas. Keduanya yakni Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan Perlindungan Anak (P2KB dan PPA) Kabupaten Langkat dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Langkat.
Seleksi ini dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Lalu Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka di lingkungan instansi pemerintah.
Untuk mengikuti seleksi tersebut, Panitia seleksi menetapkan sejumlah persyaratan. Di antaranya yakni berstatus Pegawai Negeri Sipil PNS) di lingkungan kabupaten/kota maupun provinsi di Sumatera Utara.
Selanjutnya minimal berpangkat Pembina (IV/a) dan memiliki pendidikan paling rendah S1 atau D-IV. Kemudian telah mengikuti dan lulus Diklatpim Tk. III atau yang setara serta usia maksimal peserta adalah 56 tahun per 10 November 2025.
Lalu berkinerja baik dalam dua tahun terakhir dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang maupun berat.
Tahapan pendaftaran seleksi dibuka pada 19 September hingga 29 Oktober 2025. Dilanjutkan dengan seleksi administrasi, psikotes, penulisan makalah, hingga wawancara.
Panitia seleksi menjadwalkan pengumuman hasil seleksi akhir pada 29 Oktober 2025.
Dalam surat pengumuman, Ketua Panitia Seleksi JPT Pratama Kabupaten Langkat, Amril, menyebut tidak ada bimbingan tes atau persiapan pendahuluan dan tidak dipungut biaya apapun.
Amril menegaskan bahwa keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Seluruh pengumuman dalam setiap tahapan seleksi diumumkan melalui website http://www.langkatkab.go.id/. Selain itu juga melalui https://asnkarier.bkn.go.id. Untuk itu setiap peserta wajib aktif mengakses tautan dimaksud.
Seleksi terbuka ini, diharapkan dapat menjaring pejabat yang kompeten, berintegritas, dan mampu membawa peningkatan kinerja birokrasi di daerah.
