Adanya pemberitaan terkait perkara di wilayah Polres Binjai yang ditempuh melalui Restoratif Justice (RJ). Penerapan RJ dalam penyelesaian perkara tersebut mendapatkan tudingan negatif dari salah seorang pemerhati hukum dari Kota Medan.
Hal itu, menjadi perhatian Tim Penasehat Hukum Pelapor, Kokoh Aprianta Bangun SH CPM. Menurutnya di dalam negara demokrasi, perbedaan itu adalah hal yang wajar.
“Tentunya setiap orang harus menghormati atas perbedaan sikap tersebut kata Kokoh membuka pembicaraan,” terang Kokoh kepada awak media, Kamis, 17 Juli 2025.
Kokoh menilai kalimat ‘RJ pemerkosaan pada keadilan’ merupakan ungkapan yang tidak tepat.
“Saya telah membaca berita – berita itu, bagi saya prihal kalimat “RJ pemerkosaan pada keadilan” tidak juga tepat bila dikatakan demikian. Tidaklah, tidak seperti itu juga, bang,” lanjutnya.
Advokat muda ini berpandangan bahwa hukum dibuat karena adanya salah satu pihak yang tidak terima saat mendapatkan suatu perlakuan yang mengakibatkan kerugian. Atas dasar itulah lahirnya hukum dengan norma norma berlaku dalam tatanan hidup sehari-hari.
Menurutnya lagi, dalam pemberitaan tersebut, ada satu hal yang menarik perhatiannya. Hal itu terkait, siapa yang sebenarnya merasa keberatan atau dirugikan atas RJ tersebut.
“Inikan harus terang, karena enggak mungkin ada asap kalau tidak ada api,” ujar Kokoh.
Namun kendati begitu, Ia memandang pandangan rekan sejawatnya tersebut sangat baik. Kokoh menilai ada pengecualian dalam beberapa hal.
“Saya pikir dengan adanya kesepakatan kedua pihak untuk dapat duduk bersama menyelesaikan persoalannya dengan jalan terbaik, ea sudahlah,” tegasnya.
Selanjutnya, Kokoh berpesan kepada aparat penegak hukum di wilayah Sumatra Utara untuk tidak terjebak dalam adu domba orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
“Ini semacam lempar batu sembunyi tangan. Tiba-tiba ada yang tidak terima. Ada yang merasa dirugika. Padahal mereka-mereka itu enggak ada kaitannya. enggak ada hubungannya,” terang Kokoh menegaskan.
