Ketua bersama jajaran Fraksi DPRD Langkat menerima ratusan massa aksi mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Langkat di Kantor DPRD, Stabat Senin 1 September 2025 siang.
Dihadapan masa aksi, Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-angin mengapresiasi massa aksi dalam menyampaikan aspirasinya.
Menurutnya suara kritikan dari mahasiswa dan masyarakat merupakan cermin kepedulian masa depan bangsa sekaligus pengingat bagi wakil rakyat.
“Kami DPRD Langkat sangat berterimakasih kepada mahasiswa dan masyarakat karena sudah memberikan masukan kepada kami untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi ke DPR RI,” ujar Sribana.
Lanjut, Sribana menyampaikan permintaan maaf kepada masyarkat atas kekurangan dan kesilapan serta siap untuk dikoreksi.
“Saya atasnama pimpinan DPRD Langkat, beribu-ribu minta maaf, jika ada kekurangan dan kesilapan kami selama ini. Ke depan akan kami perbaiki dan koreksilah kami, tentu kami sangat senang,” lanjutnya.
@suarain.comDihadapan massa aksi Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Langkat, Ketua DPRD, Sribana Perangin-angin mengapresiasi jalannya aksi, Senin 1 September 2025. Selain itu, ia juga menyampaikan permintaan maaf serta mempersilakan masyarakat untuk mengkoreksi kinerja DPRD Langkat. #info #news #viral #share #fyp♬ suara asli – suarain.com – suarain.com
Terpantau, massa aksi melakukan longmarch dari Gedung Olah Raga menuju DPRD Langkat. Kapolres Langkat, AKBP David Triyo Prasojo dan Sekda Langkat, Amril tampak membersamai peserta aksi.
Mereka membawa 1 unit mobil komando dilengkapi pengeras suara serta membawa berbagai spanduk dan bendera.
Driver ojek online (Ojol) tampak turut serta aksi sebagai bentuk solidaritas tewasnya Affan Kuniawan saat demo di Jakarta beberapa hari lalu.
Pembatalan Tunjangan DPR RI
Sesampainya di titik lokasi, perwakilan massa aksi secara bergantian berorasi menyampaikan tuntutan menggunakan pengeras suara.
“Kami meminta kepada DPR RI untuk membatalkan penambahan tunjangan terhadap anggota DPR RI,” ujar Wahyu Ridhoni selaku koordinator aksi.
Selain itu, para mahasiswa meminta agar DPR RI menghapus dana pensiun dan aset setiap anggota DPR yang sudah habis masa jabatannya.
“Kami meminta DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Dan mengecam keras tindakan represif oleh Polri terhadap masyarakat Indonesia,” kata Wahyu.
Tidak hanya itu, massa aksi membawa petisi untuk membatalkan penambahan tunjangan, menghapus dana pensiun dan mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Massa aksi meminta Ketua DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Langkat menandatangi dan menyampaikannya ke DPR RI.
