Pemerintah Kota (Pemko) Binjai bongkar puluhan bangunan liar di Jalan Bandung, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Sumatera Utara, pada Selasa 7 April 2026. Namun, Pemko belum menetapkan skema relokasi pedagang dan sedang dalam pembahasan.
Berdasarkan amatan di lokasi, pembongkaran melibatkan satu unit alat berat serta ratusan personel gabungan dari TNI-Polri dan Satpol PP.
Proses pembongkaran bangunan pedagang kaki lima itu berlangsung kondusif tanpa adanya perlawanan antara petugas dan pemilik.
Kasatpol PP Kota Binjai, Arif Sihotang, menyatakan penertiban dilakukan sesuai prosedur yang telah dijalankan sebelumnya.
“Hari ini telah kita laksanakan pembongkaran paksa sebagaimana sesuai dengan surat yang sudah kita kirimkan kepada 20 pemilik bangunan liar, dan yang terdata ada 13 pemilik yang aktif,” ujar Arif.
Ia menegaskan, proses pembongkaran berjalan aman karena tahapan administrasi telah dilalui.
“Mengingat memang prosedurnya sudah kita laksanakan. Mulai dari surat pemberitahuan dari SP 1 sampai SP 3,” ucapnya.
Arif menjelaskan penertiban mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
“Sebelumnya, kami melaksanakan pembongkaran di Jalan Bandung, Binjai Selatan. Kemudian melakukan pembongkaran bangunan liar di Jalan Jamin Ginting tepatnya di SPBU Rambung,” kata Arif.
“Ini tentu akan menjadi pemahaman kondusif, komprehensif bagi para pelaku usaha yang sekiranya memang melanggar aturan,” sambungnya.
Pemko meminta pedagang mematuhi aturan dan berjualan di lokasi yang telah ditentukan pemerintah.
“Kita pemerintah kota tidak melarang. Kita harapkan hal ini mampu merubah mindset para pedagang, agar mereka berdagang ditempat yang sudah ditentukan,” ujar Arif.
Pemko Belum Menetapkan Skema Relokasi
Dalam operasi tersebut, Pemko Binjai menerjunkan 300 personel gabungan untuk memastikan kegiatan berjalan lancar.
“Semuanya secara menyeluruh di bawah pimpinan bapak wali kota melalui pak sekda saling bekerjasama. Sehingga kegiatan ini berjalan efektif, efesien, dan maksimal,” kata Arif.
Namun terkait relokasi pedagang. Arif mengaku pemko masih membahas skema yang akan diterapkan.
“Hari ini sedang kita bahas, mudah-mudahan rampung dalam waktu kedepan. Apakah nanti pedagang ini direlokasi atau bagaimana mekanisme, nanti kita tunggu. Mudah-mudahan ada keputusan yang menguntungkan bagi pedagang,” ujarnya.
Arif menjelaskan bangunan liar tersebut berdiri di atas drainase dan ruang milik jalan sehingga mengganggu ketertiban serta arus lalu lintas.
“Kedepan kita akan melihat bangunan-bangunan seperti ini yang menjadi prioritas kita yang jelas mengganggu ketertiban umum, arus lalu lintas dan yang lain-lain menghambat hidup orang banyak,” kata Arif.
