Dualisme pengelola pasar dan pungutan tinggi bikin resah pedagang Tanjung Pura. Puluhan pedagang pun mendatangi DPRD Langkat minta solusi. Permasalahan ini diungkap saat pedagang mendatangi DPRD Kabupaten Langkat, Kamis 19 Agustus 2025.
Kedatangan mereka guna mengadukan masalah dan mencari solusi dari wakil rakyat.
Saat berdialog, Koordinator pedagang, Ilyas Sembiring, mengungkapkan adanya dua kelompok yang mengklaim sebagai pengelola pasar. Selain itu, pungutan pengelolaan tinggi semakin meresahkan dan memberatkan.
“Dengan adanya permasalahan ini membuat para pedagang menjadi resah. Intinya kami ingin suasana nyaman dan aman,” ujar Ilyas.
Merespon keresahan pedagang, Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, menegaskan pemerintah harus segera turun tangan.
Untuk itu, Ia meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mengambil langkah tegas agar pedagang tidak menjadi korban.
“Disperindag, tolong ambil kebijakan agar tidak terjadi kegaduhan. Forkopimcam dan Satpol PP harus mengambil peran. Jangan ada pihak yang mengatasnamakan organisasi menindas masyarakat,” tegasnya.
Senada, Wakil Ketua DPRD, Romelta Ginting, menilai akar masalah berada pada ketidak kompakan pengurus.
Hal ini memicu mosi tidak percaya, dugaan intimidasi, hingga pengutipan biaya yang tidak wajar.
“Pemerintah harus hadir dan memfasilitasi musyawarah. Pengelola pasar yang lama, harus kembali kepada pedagang dan memilih pengelola baru yang kredibel,” jelasnya.
Sementara, Anggota DPRD Langkat dari PPP, Rahmad Rinaldi, berharap pertemuan ini menjadi jalan keluar bagi kedua belah pihak demi terciptanya pengelolaan pasar yang kondusif.
