Pengamat kebencanaan, Rizky Z.M, menilai ketidaksinkronan data bencana banjir Kabupaten Langkat sebagai bukti gagalnya koordinasi pemerintah. Atas kondisi itu, Ia pun mendesak Bupati Langkat untuk mencopot Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Langkat.
Rizky menyampaikan desakan itu pada, Selasa, 2 Desember 2025 buntut dari tidak sinkronnya data dan lambatnya penangan bencana.
“Ketika angka terdampak saja tidak mampu mereka sepakati, bagaimana mungkin keputusan strategis dari evakuasi hingga bantuan dapat berjalan tepat? Ini bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi bukti rapuhnya koordinasi dan kapasitas institusional pemerintah,” tegasnya.
Rizky menilai kegagalan pendataan adalah indikator utama bahwa manajemen krisis tidak dijalankan dengan benar.
Untuk itu, Rizky mendesak Bupati Langkat untuk segera mencopot Kalak BPBD Langkat, Muhammad Ansyari, yang dinilai gagal menjalankan tugas dasar.
“Terkait pendataan dampak bencana saja tidak mampu. Bagaimana lagi menangani dan menyelamatkan warga? Pejabat yang tidak bisa menjalankan fungsi fundamental ini semestinya dicopot, karena kegagalannya berdampak langsung pada keselamatan publik,” tegasnya.
Banjir besar yang melumpuhkan Kabupaten Langkat sejak 26 November 2025 kini membuka borok serius dalam tata kelola kebencanaan di daerah ini.
Enam hari setelah bencana, Pemerintah Kabupaten Langkat akhirnya merilis data meski berbeda dengan laporan BPBD Sumut yang hanya menyebut tujuh kecamatan terdampak.
Menurut laporan Posko Terpadu Pemkab Langkat per 30 November 2025, sebanyak 16 kecamatan terendam banjir dengan total 122.527 kepala keluarga (KK) terdampak.
Tragedi ini juga memakan korban jiwa sebanyak 11 orang, lima dari Kecamatan Babalan dan enam dari Besitang.
Kecamatan Tanjung Pura menjadi episentrum bencana dengan 18.629 KK terdampak, disusul Stabat 17.270 KK, Secanggang 13.619 KK, serta Babalan 13.523 KK.
“Data ini dari Posko Terpadu,” tegas Kepala Dinas Kominfo Langkat, Wahyudiharto, Senin, 1 Desember 2025.
Namun di lapangan, wartawan mendapati kondisi yang timpang. Sebagian wilayah mulai surut, tetapi banyak lainnya masih terendam hingga hari keenam. Ribuan warga mengungsi dengan logistik minim, sementara akses bantuan belum merata.
BPBD Sumut: Hanya 7 Kecamatan Terdampak
Alih-alih menguatkan laporan Pemkab, BPBD Sumatera Utara melalui Laporan Harian Periodik Pusdalops, 2 Desember 2025 justru kembali menyebut hanya tujuh kecamatan terdampak. Yakni Brandan Barat, Babalan, Sei Lepan, Besitang, Sawit Seberang, Tanjung Pura, dan Pematang Jaya.
Perbedaan data yang begitu jauh ini membuat laporan tersebut dinilai ngawur, tidak akurat serta membahayakan.
Data kebencanaan bukan sekadar angka. Ia menentukan arah evakuasi, jumlah logistik, distribusi bantuan, hingga penetapan status darurat. Ketika data kacau, penanganan ikut kacau dan warga menjadi korban.
