BERITA  

Forum Melayu Bersatu Minta Bupati Langkat Ganti Kadis Budpar dan Kepala Bapeda

Iklan Pemilu

Puluhan warga atas nama Forum Melayu Bersatu meminta Bupati Langkat mengganti Kadis Kebudayaan dan Pariwisata serta Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Langkat. Permintaan itu disampaikan saat mendatangi Kantor Bupati Langkat, Kamis 2 Oktober 2025.

Peserta aksi menilai Nur Elly Heriyani Rambe sudah terlalu lama menjabat, namun tidak ada perbaikan dan kemajuan disektor kebudayaan dan Pariwisata.

‎”Dinas ini adalah ujung tombak dalam pelaksanaan regulasi Pemajuan Kebudayaan,” ujar Said Abdulah kordinator aksi.

‎Selanjutnya, mereka mengatakan bahwa Kepala Bappeda Langkat Rina Marpaung tidak mengakomodir regulasi pemajuan kebudayaan pada perencanaan daerah.

‎”Karena tanpa perencanaan di Bapeda, maka program kegiatan Pemajuan Kebudayaan tidak dapat diusulkan menjadi program dan kegiatan di seluruh Instansi terkait,” tambah Said.

‎Selain itu, mereka juga mempertanyakan pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan. Khususnya penerapan pemakaian busana Melayu setiap hari Jumat, di sekolah.

‎Merespon permintaan massa aksi, Bupati Langkat menegaskan akan menindaklanjuti tuntutan Forum Melayu Bersatu.

‎”Alhamdulillah, kawan-kawan dari kelompok Melayu mengingatkan kita semua terkait perda, peraturan bupati, dan instruksi bupati yang menurut mereka belum tersosialisasikan dan terealisasikan dengan baik,” ujar Syah Afandin.

‎Ia menyebut ada beberapa poin yang telah disepakati, seperti pakaian Melayu untuk digunakan setiap Jumat.

‎”Penerapannya merupakan penghormatan bagi masyarakat Melayu yang sudah kita sepakati sebagai kelompok pendiri Langkat,”

‎Selain itu juga terkait  memberikan perhatian terhadap situs kesultanan yang ada di Kabupaten Langkat.

‎”Ini tentunya butuh perhatian dan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ini benar adanya. Maka untuk itu ke depan kita akan melakukan evaluasi baik terhadap kinerja maupun dinas-dinas terkait,” terangnya.

‎Terkait desakan untuk mengganti Kepala Bappeda dan Kepala Disbudpar, Syah Afandin menilai hal itu perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu.

‎”Tentunya begitu, kalau seandainya ini dinilai juga tidak berjalan. Mungkin kesalahannya ada dari leading sektornya tapi belum sampai ke situ, kita lihat dulu kita evaluasi dulu,” tegasnya lagi.

Baca Juga  10 Ribu Jamaah Padati Ziarah Akbar Syekh Kadirun Yahya di Depok

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *