Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat terkesan cuek dalam menangani bencana hidrometrologi yang mengakibatkan banjir besar. Pasalnya, sejak 4 hari musibah ini terjadi, diketahui BPBD Langkat tidak memiliki hotline tanggap bencana. Hal itu mengakibatkan terbatasnya informasi dan penanganan terhadap warga yang terdampak.
Sementara banyak warga yang membutuhkan pertolongan karena terjebak banjir, butuh bantuan evakuasi. Bahkan lebih parahnya lagi, sejak awal terjadi bencana, BPBD Langkat seakan mengaktifkan mode pesawat (senyap). Hal itu mengakibatkan sulitnya berkomunikasi dan berkordinasi. Dalam situasi darurat, warga tak tahu hendak mengadu kemana.
Kondisi memprihatinkan ini pun disorot oleh Pengamat Sosial Lawan Institute. Abdul Rahim menilai lemahnya koordinasi pemerintah, terkhusus BPBD Langkat dalam penanganan banjir besar yang melanda Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
“Seharusnya BPBD Langkat bekerjasama dengan Dinas Kominfo, TNI/Polri membuka posko pengaduan dengan menyebarkan nomor handphone,” ujar Rahim, Jumat 28 November 2025 malam.
Menurutnya, walau di beberapa titik air mulai surut. Namun dibeberapa lokasi lainya, debit air naik, seperti yang terjadi di Tanjung Pura dan Hinai. Selain, butuh dievakuasi ke tempat aman, mereka juga butuh bantuan bahan pangan dan layanan kesehatan.
“Selain itu, BPBD membentuk tim lintas sektor di setiap kecamatan yang terdampak banjir, sehingga dapat dengan cepat menyasar lokasi yang terdampak,” sambungnya.
Rahim menyayangkan Kepala BPBD Langkat yang sulit dihubungi. “Bukan hanya warga, bahkan kawan-kawan wartawan, sulit berkordinasi dan menghubungi untuk mendapatkan informasi dari BPBD. Seharusnya BPBD membuka hotline seperti di Kota Medan yang berkolaborasi pemerintah dan TNI dan Polri untuk mengevakuasi korban banjir,” ujar Rahim.
Menurutnya, hotline pengaduan seharusnya menjadi instrumen penting bagi warga untuk melaporkan kondisi darurat, mengakses bantuan dan mempermudah petugas dalam melakukan pendataan cepat.
Tak Informasi Dampak Bencana
“Diera digital hari ini, hotline pengaduan banjir seharusnya aktif 24 jam dan terhubung langsung dengan perangkat desa, kecamatan, serta BPBD kabupaten/kota, TNI dan Polri,” ucap Rahim.
Namun faktanya, menurut Rahim banyak warga yang mengaku tidak tahu harus menghubungi siapa ketika air mulai naik.
“Warga di Langkat masih banyak yang terjebak. Banyak warga yang masih mengungsi di tenda sementara, sementara sejumlah titik belum mendapat suplai makanan, air bersih, dan selimut,” ujar Rahim.
Mirisnya, Sejak hari pertama, banjir melanda sejumlah kawasan di Langkat, pada Rabu, 26 November 2025 upaya kordinasi dan konfirmasi berulang oleh awak media suarain.com, tak mendapat respon dari Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Langkat, Muhammad Ansyari.
Padahal kepentingan awak media, menghubungi Kalak BPBD tersebut, untuk mendapatkan informasi terupdate terkait kondisi banjir. Informasi terkini begitu dibutuhkan masyarakat guna memberikan kepastian situasi dalam menghadapi bencana. Namun sayang hingga saat berita ini diterbitkan, bersangkutan tidak merespon.
Data dan informasi serta kordinasi sangat dibutuhkan, guna pemerataan bantuan dan memberi pertolongan kepada warga yang terdampak. Banyak warga meminta pertolongan, banyak pula yang ingin memberikan bantuan, tetapi tidak terkoordinir dengan baik. Sehingga bingung hendak mengarahkan bantuannya. Minimnya informasi dampak banjir dan korban membuat banyak bantuan belum dirasakan warga yang terdampak.
