Aktivitas perusakan hutan di Kawasan Ekosistem Batang Toru terkesan tak tersentuh hukum. Publik pun mendesak Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, untuk segera mengumumkan data pemilik perusahaan dan oknum-oknum sebagai backing pembalakan liar.
Ketua DPW NasDem pun menyuarakan desakan tersebut. Iskandar ST menilai salah satu faktor penyebab bencana banjir dan longsor adalah rusaknya hutan. Pelaku pembalakan liar harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.
Pihak yang berwenang harus mengadili Para pelaku illegal loging. Mengingat, masyarakat merasakan dampak dari bencana sangat dahsyat dan memprihatinkan. Menhut harus membuka data perusahaan dan pihak-pihak lain yang terlibat.
”Kami yakin, kementerian punya data lengkap soal itu. Baik pihak eksternal maupun internal pemerintahan yang terlibat dalam perambahan hutan,” kata iskandar, Jum’at, 12 Desember 2025 sore.
Politisi NasDem ini menegaskan, sanksi hukum bagi para aktor illegal loging harus ditegakkan. Karena, kerusakan hutan telah nyata menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat dan ekosistem.
Keterbukaan data untuk diakses publik, merupakan langkah penting untuk kepastian penegakan supremasi hukum. Sehingga, keadilan bagi masyarakat korban dari ulah mafia bukanlah hanya sebagai isapan jempol belaka.
“Kemenhut melalui Polisi Kehutanan, memiliki tugas dan kewenangan mengawasi aktivitas di kawasan hutan. Semestinya, menteri memiliki data lengkap perusahaan ilegal maupun legal.” tutur politisi yang akrab disapa Pak Is ini.
Menurut Iskandar, jika Kemenhut tidak berani membuka data tersebut. Maka publik patut mempertanyakan kinerjanya.
Publik patut menduga, kementerian melindungi para mafia hutan yang seharusnya diberangus.
”Jangan hanya menyegel 4 perusahaan yang diduga terlibat. Paling penting adalah mengumumkan secara jelas siapa pemilik perusahaan dan siapa sebenarnya dalang di balik perambahan hutan Batang Toru,” tegasnya
